ID: d37142b2

Urgensi Transformasi Hukum Pendidikan Indonesia di Era Digital: Tantangan dan Harapan

W

Wisnu Alfian Nur Ashar

19 Januari 2026

Pendahuluan

Hukum pendidikan (Education Law) merupakan instrumen krusial dalam mengatur hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Di Indonesia, mandat ini tertuang jelas dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, tatanan hukum ini menghadapi tantangan yang kompleks.


Landasan Yuridis Hukum Pendidikan di Indonesia

Secara substansial, payung hukum utama pendidikan kita adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Regulasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

  1. Standardisasi nasional pendidikan
  2. Hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
  3. Sistem akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik.
  4. Pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel.


Tantangan Kontemporer dalam Hukum Pendidikan

Masalah hukum dalam sektor pendidikan tidak hanya berkutat pada kurikulum, tetapi juga meluas ke ranah perlindungan data pribadi dan kebebasan akademik. Berikut adalah beberapa isu utama:


1. Perlindungan Data dalam Pembelajaran Daring

Implementasi teknologi dalam pendidikan memaksa adanya pengumpulan data mahasiswa dan siswa dalam jumlah besar. Di sinilah relevansi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) bersinggungan dengan operasional institusi pendidikan


2. Kesenjangan Akses dan Keadilan Sosial

Hukum harus mampu menjamin bahwa digitalisasi tidak menciptakan kasta baru dalam pendidikan. Instrumen hukum diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran 20% benar-benar menyasar infrastruktur digital di daerah tertinggal.


"Pendidikan bukan sekadar proses belajar mengajar, melainkan perwujudan martabat kemanusiaan yang dilindungi oleh hukum negara."


Kesimpulan

Hukum pendidikan harus bersifat dinamis. Diperlukan revisi berkala terhadap regulasi yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai etika dan budaya bangsa. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak pendidikan adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi Intelektual

Diskusi Publik0